DPR Resmi Terima Surpres RUU KUHAP: Langkah Baru dalam Reformasi Hukum Indonesia
Pada awal tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia secara resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerimaan ini menandai dimulainya…