Pernyataan Tegas dari Menko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, kembali menegaskan pentingnya memperkuat sistem hukum nasional melalui kerja sama internasional. Dalam pernyataan resminya, Yusril menyampaikan bahwa di era globalisasi seperti sekarang, Indonesia tidak bisa menutup diri dari perkembangan hukum di tingkat global.
Dengan menjalin kolaborasi strategis bersama negara lain, lembaga internasional, dan organisasi multilateral, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sistem hukum domestik. Hal ini bukan hanya soal penyesuaian regulasi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum dan adopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara.
Mengapa Kerja Sama Internasional Penting?
Kerja sama internasional di bidang hukum memberikan banyak manfaat nyata. Pertama, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan sistem hukum yang efektif dan adil. Kedua, kolaborasi lintas batas membantu dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional seperti terorisme, korupsi lintas negara, dan kejahatan siber.
Selain itu, Yusril menekankan bahwa kerja sama internasional mempercepat proses harmonisasi hukum Indonesia dengan standar global. Dengan demikian, regulasi nasional bisa lebih responsif terhadap dinamika dunia dan kebutuhan masyarakat internasional.
Transisi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Modern
Seiring berjalannya waktu, Indonesia perlu meninggalkan pendekatan hukum yang terlalu kaku dan tertutup. Menko Yusril mendorong agar sistem hukum Indonesia lebih terbuka terhadap masukan luar, terutama dari mitra internasional yang sudah terbukti sukses menerapkan prinsip-prinsip negara hukum modern.
Misalnya, dalam hal penyusunan undang-undang, Indonesia bisa memanfaatkan masukan dari pakar hukum internasional, lembaga riset global, hingga forum-forum hukum ASEAN dan PBB. Transisi ini juga mencakup digitalisasi sistem peradilan dan perkuatan supremasi hukum melalui pelatihan aparat penegak hukum berbasis standar internasional.
Langkah Nyata Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam membangun jejaring hukum internasional. Beberapa di antaranya adalah penandatanganan perjanjian ekstradisi, kerja sama pertukaran informasi kejahatan lintas negara, serta penguatan diplomasi hukum.
Yusril juga menyebut bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum-forum seperti ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjadi bukti bahwa Indonesia aktif membangun kepercayaan global di bidang hukum.
Kesimpulan: Hukum Nasional Butuh Perspektif Global
Di era keterhubungan global seperti sekarang, memperkuat sistem hukum nasional bukan lagi pilihan—melainkan kebutuhan. Pernyataan Menko Yusril menjadi pengingat bahwa hukum yang kuat harus berakar pada nilai-nilai nasional, tetapi juga terbuka terhadap arus globalisasi hukum.
Melalui kerja sama internasional, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan hukumnya, tetapi juga meningkatkan reputasi di mata dunia. Sudah saatnya hukum nasional melangkah lebih jauh dengan bekal kolaborasi global yang strategis.