PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terus mencuri perhatian masyarakat terkait dengan sikap politiknya di pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski mereka bukan bagian dari koalisi yang memenangkannya. Dalam pandangan ini, Basarah, sebagai salah satu figur penting di PDI-P, menegaskan bahwa negara Pancasila tidak mengenal konsep oposisi dalam artian yang kaku. Pernyataan tersebut membuka diskusi luas mengenai peran partai politik dalam pemerintahan dan bagaimana sikap politik PDI-P beradaptasi dalam situasi ini.
PDI-P dan Pemerintahan Prabowo: Dukungan Tanpa Bergabung dalam Koalisi
PDI-P, yang sebelumnya mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden, kini memutuskan untuk tidak terlibat dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Meski demikian, partai ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan tujuan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa PDI-P, meskipun berada di luar pemerintahan, tetap memilih untuk terlibat aktif dalam kemajuan negara tanpa mengusung posisi oposisi yang tradisional.
Sikap ini menjelaskan bahwa PDI-P lebih memilih untuk bersikap konstruktif dalam memberi masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, meskipun tidak ada peran resmi dalam pemerintahan, PDI-P berkomitmen untuk ikut serta dalam mendorong pembangunan nasional yang lebih baik.
Basarah: Negara Pancasila Tidak Kenal Oposisi dalam Arti Sempit
Basarah, seorang tokoh penting dalam PDI-P, memberikan pandangannya terkait sikap politik partainya dalam pemerintahan Prabowo. Dalam pandangan Basarah, negara Pancasila tidak mengenal oposisi dalam arti sempit yang cenderung bersifat antagonistik atau saling menjatuhkan. Sebagai negara yang berdasarkan pada gotong royong dan musyawarah, Pancasila mengedepankan kerja sama antarpartai untuk kepentingan bersama, bukan pertentangan yang merugikan rakyat.
Basarah menegaskan bahwa konsep oposisi yang biasa diterapkan di negara-negara demokratis tidak sepenuhnya relevan dengan sistem politik Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, menurutnya, setiap partai politik harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan negara, meskipun berbeda pandangan politik. Oleh karena itu, PDI-P memilih untuk tetap mendukung pemerintah dalam hal-hal yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Prinsip Gotong Royong dalam Demokrasi Indonesia
Salah satu alasan mengapa PDI-P memilih untuk tidak mengambil posisi oposisi adalah karena prinsip gotong royong yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif PDI-P, gotong royong tidak hanya terbatas pada masyarakat, tetapi juga harus diterapkan dalam politik pemerintahan. Dengan begitu, meski berada di luar koalisi pemerintahan, PDI-P tetap merasa memiliki kewajiban untuk membantu menjalankan program-program yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Basarah menyampaikan bahwa, meskipun partainya bukan bagian dari pemerintahan Prabowo, mereka tetap akan melakukan pengawasan dan memberikan masukan secara konstruktif. Menurutnya, hal ini adalah bagian dari komitmen PDI-P untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mendukung kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa.
Membangun Koalisi yang Kuat untuk Kepentingan Rakyat
Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, PDI-P menunjukkan bahwa sikap politik dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak selalu harus didasarkan pada sekat oposisi dan koalisi semata. PDI-P lebih mengutamakan sinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bekerja demi kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan kematangan politik partai ini, yang meski tidak terlibat dalam pemerintahan Prabowo, tetap memilih untuk berkolaborasi jika kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi nasional.
Tentu saja, pendekatan ini juga menjadi tantangan bagi PDI-P untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah sambil tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Basarah dan PDI-P percaya bahwa tanpa adanya kerjasama yang solid antara partai politik, pembangunan negara akan terhambat, dan cita-cita negara Pancasila akan sulit tercapai.
Kesimpulan: Politik PDI-P yang Mengedepankan Kepentingan Bersama
Dengan jelas, PDI-P menunjukkan sikap politik yang pragmatis dan mendalam melalui deklarasi Basarah yang mengatakan bahwa negara Pancasila tidak mengenal oposisi dalam arti yang sempit. Hal ini mencerminkan sebuah pendekatan politik yang lebih inklusif, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang solid, dengan dasar gotong royong dan semangat kebersamaan. PDI-P lebih memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, sambil tetap menjaga posisi kritis yang konstruktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Sebagai partai yang terus mengedepankan prinsip Pancasila, PDI-P menunjukkan bahwa politik Indonesia bisa lebih berfokus pada kepentingan nasional, tanpa terjebak dalam pertentangan politik yang tidak produktif. Dengan sikap ini, PDI-P berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia tanpa mengabaikan aspirasi rakyat.